DPRD Tanah Bumbu Sorot Masalah Pertambangan.

by Jurnalisia on 03:47 PM, 09-Oct-10

Category: Environment

Tanah Bumbu,
Menanggapi beberapa persoalan pertambangan di Tanah Bumbu belakangan ini, sejumlah anggota DPRD Tanah Bumbu mulai angkat bicara.

Adalah Ir. Aman Makmur dari Fraksi Partai Golkar yang merupakan anggota Komisi III yang membidangi pertambangan menilai, hal itu tidak terlepas dari lemahnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi bersama lintas sektor lainnya, dalam hal ini Bapedalda, Dinas Kehutanan, serta aparat Kepolisian setempat.
Mengingat sejumlah persoalan yang kerap terjadi.
Permasalahan pencemaran dan dampak lingkungan hidup akibat aktifitas pertambangan, persengketaan wilayah, penetapan batas titik koordinat yang simpang siur, serta tidak adanya ketegasan dan penegasan dari pihak Dinas pertambangan dan Energi terhadap kesalahan-kesalahan dari para pelaku penambangan dalam hal ini pemegang KP, maupun pemegang SPK sebagai sub Kontraktor dari pemilik KP, sehingga Dinas Pertambangan dan Energi dinilai terkesan “tertidur” atas segala permasalahan yang dihadapi Daerah maupun Negara.

Ketidak becusan pihak Distamben seperti itu diperparah lagi dengan sikap yang enggan terbuka terhadap pihak DPRD sebagai lembaga kontrol pemerintahan, terlebih lagi kepada publik terkait data teknis pertambangan yang ada di Tanah Bumbu. Seolah data tersebut sangat krusial karena melibatkan orang-orang berdasi didalamnya.
Padahal menurut Aman Makmur, jangankan hanya menyangkut berapa jumlah perusahaan pertambangan yang beroperasi di Tanah Bumbu, jumlah yang memiliki KP atau tidak, yang berada di kawasan Hutan, yang beraktivitas dengan mengantongi HPH, luas total garapan pertambangan di Tanah Bumbu, luas areal pertambangan yang masuk dalam perencanaan reklamasi, jumlah Dana Reklamasi yang tersedia, serta berapa besar produksi Pertambangan di Tanah Bumbu setiap bulan dan tahunnya, menurutnya semua itu wajib diketahui publik di era keterbukaan Informasi sekarang ini. "Dengan adanya keterbukaan semacam itu masyarakat bisa menilai apakah sudah wajar pendapatan kita dari sektor pertambangan selama ini. Jika melihat kerusakan yang terjadi akibat pertambangan di tempat kita. Jangan-jangan banyak ruginya daripada untungnya. Ruginya kenapa ? Mungkin saja karena laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan realita atau fakta kegiatan di lapangan. Dengan adanya serapan informasi yang benar dari Distamben, akan bisa menjadi acuan kami untuk mengetahui berapa besar tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di sektor pertambangan. Disamping itu kita juga bisa mengetahui berapa persen masyarakat lokal yang menjadi pemilik tambang di Tanah Bumbu, ataukah warga negara Asing. Jika lebih besar warga negara asing, ini menjadi sebuah dilema, kenapa masyarakat lokal hanya jadi penonton, pekerja kasar, atau hanya sebagai penikmat derita akibat pertambangan. Kapan masyarakat Tanah Bumbu bisa sejahtera, kapan peningkatan kesejahteraan itu terwujud, jika pemain lapangan adalah selalu orang luar yang didahulukan,” urai Aman makmur usai membahas persoalan perencanaan reklamasi dan program CSR PT. Tunas Iiti Abadi di Sungai Loban.

Selain itu Fajar Syahrani, anggota Fraksi PDIP yang juga merupakan pelaku tambang ini, sangat menyesalkan sikap “jalan di tempat” Distamben dalam hal pengawasan, dan pembinaan terhadap sejumlah Perusahaan Pertambangan di Tanah Bumbu, sehingga kesannya para pelaku penambangan ini selalu dimanjakan. Menurutnya kak heran jika kegiatan penambangan yang selama ini dilakukan di wilayah hukum Tanah Bumbu terkesan seenaknya tanpa memikirkan kepedulian sosial kemasyarakatan, kesehatan dan keselamatan lingkungan. "Saya menilai Distamben selama ini seperti jalan di tempat, setiap kami undang untuk memberikan informasi, selalu alasannya informasi tersebut hanya bisa menjadi bahan konsumsi Bupati saja. Sampai kini tidak ada yang tahu secara pasti berapa besar produksi batubara dan biji besi yang dikeluarkan dari Tanah Bumbu setiap bulan bahkan setiap tahunnya. Kami Komisi III yang membidangi pertambangan saja sangat minim dengan informasi seperti itu. Informasi yang masuk ke DPRD setiap kali ada pertemuan pun selalu berubah-ubah. Sebelumnya kita dapat informasi di Tanah Bumbu terdapat sebanyak 250 penambang, diantaranya hanya sekitar 172 perusahaan yang mengantongi KP. Bagaimana ini ? Apakah Distamben tidak melihat lebih jauh segala bentuk persyaratan pelaku penambangan baru bisa menambang, sesuai dengan Perundang-Undangan Minerba Nomor 4 Tahun 2009 atau tidak. Bagaimana dengan HPH, dan UPL-UKL p-nya, tenaga ahlinya sudah ada apa belum, penanganan limbahnya sudah tepat atau tidak, bagaimana pula dengan dana CSR-nya sudah jalan atau tidak. Jika semua ini sudah memenuhi persyaratan tentunya indikasi pencemaran lingkungan dan beragam permasalahan yang diributkan belakangan ini tidak akan terjadi. Distamben bukan hanya sekedar membuatkan KP atau SPK saja kemudian Tidur, tetapi juga diharapkan turut serta melakukan pengawasan dan pembinaan dengan baik,” beber Fajar.

Sebelumnya Kabid Pengawasan Pertambangan Distamben Tanah Bumbu, Mulyadi, ST ketika ditemui mengatakan, pihaknya kini tengah melakukan pembenahan data, berikut persoalan pengawasan secara rutin ke sejumlah perusahaan. Hanya saja menurutnya kendala di lapangan, selain kekurangan tenaga teknis yang melakukan pengawasan terhadap ratusan perusahaan, pihaknya juga mengakui terkait operasional teknis yang hanya berpegang pada kelengkapan syarat perijinan saja. Jika telah memiliki lahan, kandungan Mineral, dan resmi mengantongi KP maka perusahaan tersebut jelas Mulyadi sudah bisa beroperasi. Selanjutnya jika telah beroperasi perusahaan tinggal melengkapi persyaratan lainnya. "Asal beisi KP, ada Izin, ada lahan, ada batu, kawa ai begawi sudah,” ujarnya singkat. (Fad)

Share on Facebook Share on Twitter

Comments

No comments yet. Why not make the first one!

New Comment

[Sign In]
Name:

Comment:
(You can use BBCode)

Security:
Enable Images